SERANG – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan ekonomi syariah. Dia mengatakan pemerintah pusat mendorong pemda untuk melakukan 3 hal untuk mengembangkan sektor perekonomian ini.
“Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” kata Ma’ruf Amin di Menara Syariah, PIK 2, Banten, Senin, (20/5).
Dia mengatakan otonomi daerah dapat memperkuat edukasi serta mendorong kerja sama guna mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dia bilang masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih, apabila pemda ikut dalam pengembangan ekonomi syariah ini.
“Oleh karena itu, saya ingin sampaikan beberapa arahan dan harapan, khususnya bagi pemerintah daerah,” kata dia.
Ma’ruf Amin mengatakan pertama pemda didorong untuk mengoptimalkan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, sesuai kondisi lokal. Dia meminta ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.
“Adopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat,” kata dia.
Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan upaya kedua pemerintah, yaitu memperkuat dukungan dan peran pimpinan daerah dari mulai tingkat provinsi hingga desa. Dia berharap dengan dukungan dan peran yang lebih besar itu pemda mampu melahirkan regulasi dan lembaga keuangan syariah lokal dan infrastruktur pendukungnya.
“Tingkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan usaha berbasis komunitas masyarakat,” kata dia.
Ketiga, Wapres juga meminta pemda untuk membangun ekosistem infrastruktur syariah yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah.
“Tingkatkan literasi dan edukasi, hingga bangun sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah,” kata dia.
