Meski demikian, ia mengakui belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait keluhan tersebut. Saat ini, Kementerian PPPA masih memantau perkembangan melalui pemberitaan di media.
“Laporan ke PPPA belum ada. Tapi kalau melihat di media, ada beberapa masyarakat yang diwawancarai,” katanya.
Arifah menegaskan, pemerintah tidak dapat langsung menutup Roblox tanpa kajian dan evaluasi komprehensif. Keputusan, kata dia, harus didasarkan pada data serta analisis dampak terhadap tumbuh kembang anak.
“Tidak boleh langsung main tutup. Kita dengar dulu aspirasi masyarakat dan melihat dampaknya seperti apa,” tegasnya.
Katanya lagi, Kementerian PPA telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Komdigi serta Kemenko PMK.
“Kementerian PMK adalah koordinator kami. Kami selalu bekerja sama dan berkoordinasi lebih lanjut terkait persoalan yang ada,” ujar Arifah.
Orang Tua Butuh Literasi
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Keluarga Anis menyarankan agar orang tua mengawasi anaknya saat memainkan gim tersebut.
“Orang tua harus jadi penjaga gerbang bagi anak-anaknya. Bukan dengan melarang total, tetapi dengan hadir, mendampingi, dan membimbing,” kata Anis, Kamis (7/8/2025).
Anis menekankan perlunya literasi digital bagi orang tua agar memahami dunia digital yang diakses anak, termasuk gim Roblox. Menurutnya, tanpa pemahaman tersebut, orang tua akan sulit mendeteksi potensi risiko.
“Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Literasi digital adalah bagian dari proses belajar sepanjang hayat dan wujud tanggung jawab atas amanah anak yang kita miliki,” tegasnya.
