RISKS.ID – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi kredit kepada pelaku usaha di Aceh pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah daerah pada Rabu (26/11) lalu.
Ketua HIPMI Aceh Said Rizki Sahifan mengatakan, kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana.
“Kami sangat berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh, khususnya pelaku usaha,” kata Said Rizki Sahifan kepada ANTARA di Meulaboh, Selasa.
Menurut dia, tanpa kebijakan yang tepat, pascabencana justru berpotensi memunculkan persoalan ekonomi baru, seperti meningkatnya kredit macet di kalangan pelaku usaha.
“Jangan sampai setelah bencana alam selesai, timbul masalah ekonomi baru bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh,” ujarnya.
Said menjelaskan, dampak banjir bandang dirasakan hampir seluruh pelaku usaha di Aceh, tidak hanya warga yang menjadi korban langsung bencana.
“Bukan hanya masyarakat korban banjir yang terdampak, seluruh pelaku usaha dan pelaku UMKM juga terkena dampaknya,” kata dia.
Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat karena fokus pada penanganan bencana. Selain itu, padamnya aliran listrik serta kelangkaan BBM dan elpiji turut mengganggu roda perekonomian di daerah.
Atas dasar itu, HIPMI Aceh berharap pemerintah pusat segera mengkaji dan merealisasikan kebijakan relaksasi kredit.
“Pemberian relaksasi kredit sangat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha serta UMKM di Aceh secara keseluruhan,” pungkas Said Rizki Sahifan.
