RISKS.ID – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2025 tidak mengagendakan perubahan susunan pengurus perseroan. Agenda rapat hanya difokuskan pada pembahasan anggaran dasar (AD) serta pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun buku 2026.
Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menegaskan, tidak ada keputusan strategis terkait pergantian manajemen dalam RUPS LB tersebut. Menurut dia, seluruh pemegang saham sepakat untuk memusatkan pembahasan pada dua agenda utama yang telah ditetapkan sejak awal.
“Jadi tadi hanya dua agenda, terkait dengan anggaran dasar dan juga pengesahan RKAP di 2026,” ujar Novel usai RUPS LB PTPP di Jakarta, Kamis (18/12).
Novel menjelaskan, pengesahan RKAP 2026 menjadi bagian penting dari langkah konsolidasi internal perseroan. RKAP tersebut disusun dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun berjalan, dinamika industri konstruksi nasional, serta penguatan manajemen risiko proyek.
Menurut dia, dalam beberapa waktu terakhir PTPP secara konsisten melakukan penyesuaian strategi bisnis dengan kembali menitikberatkan pada kompetensi utama perusahaan di sektor konstruksi.
“Kami sudah kembali ke core bisnis kami, yaitu konstruksi,” tegas Novel.
Dia menambahkan, pada 2026 perseroan akan memprioritaskan proyek-proyek bangunan gedung, infrastruktur, serta engineering, procurement, and construction (EPC). Ketiga segmen tersebut selama ini terbukti menjadi kontributor utama pendapatan dan memiliki tingkat penguasaan risiko yang lebih terukur bagi perseroan.
Novel menyebutkan, fokus pada bisnis inti merupakan bagian dari upaya PTPP menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kualitas pendapatan. Dengan selektivitas proyek yang lebih ketat, perseroan berharap dapat memperbaiki margin serta menjaga kesehatan keuangan jangka panjang.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), PTPP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp15,8 triliun hingga September 2025. Sementara itu, total aset perseroan tercatat mencapai sekitar Rp60 triliun, mencerminkan skala usaha yang masih solid di tengah tantangan industri konstruksi.
Novel menilai, sektor konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memegang peranan penting sebagai penopang proyek-proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun penugasan pemerintah.
“Sektor konstruksi BUMN masih menjadi tulang punggung dalam pembangunan proyek strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan program pemerintah,” katanya.
Meski demikian, PTPP tidak sepenuhnya menutup peluang untuk menggarap proyek swasta. Namun, dia menegaskan bahwa setiap proyek swasta akan diseleksi secara ketat dengan mempertimbangkan aspek risiko, arus kas, serta tingkat profitabilitas.
“Proyek swasta tetap kami buka, tetapi dengan seleksi yang sangat ketat. Kami benar-benar melihat risiko dan keuntungan agar tidak membebani kinerja perusahaan,” ujarnya.
Dengan hasil RUPS LB 2025 tersebut, manajemen PTPP berharap perseroan dapat melangkah lebih fokus dalam menjalankan RKAP 2026. Strategi kembali ke bisnis inti diharapkan mampu memperkuat posisi PTPP sebagai salah satu pemain utama di industri konstruksi nasional, sekaligus menjaga kinerja keuangan tetap sehat di tengah dinamika ekonomi dan pembangunan nasional.
