RISKS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan pentingnya peran Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebagai tulang punggung penyelenggaraan ibadah haji.
Siskohat memegang fungsi strategis karena seluruh lini penyelenggaraan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, bergantung pada akurasi dan kecepatan data yang dikelola dalam sistem tersebut.
“Tugas Siskohat ini bagian yang strategis perihal data. Data itu adalah bagian utama dari penyelenggaraan. Informasi harus akurat, terlaksana, dan benar-benar bisa digunakan dalam seluruh lini tugas,” kata Fasilitator Layanan Siskohat, Fahmi, di sela pembekalan peserta pendidikan dan latihan (Diklat) calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Dia menjelaskan, pengembangan dan inovasi teknologi Siskohat terus dilakukan seiring dinamika penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Salah satu pembaruan teknis yang diterapkan adalah perubahan algoritma serta pembatasan penggunaan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang kini maksimal dua entitas dalam sistem, guna mengefektifkan pengawasan dan alur data.
Menurut Fahmi, data yang diolah Siskohat mencakup berbagai aspek, mulai dari data kelompok terbang (kloter), manifes jamaah, hingga pergerakan jamaah saat keberangkatan dan kedatangan di setiap Daerah Kerja (Daker). Kecepatan pemrosesan data menjadi krusial mengingat mobilitas jamaah yang sangat tinggi di Tanah Suci.
Namun, Fahmi menekankan bahwa teknologi yang mumpuni harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Tantangan terbesar petugas Siskohat di lapangan adalah komunikasi dan daya tahan kerja, mengingat sistem beroperasi selama 24 jam tanpa henti.
“Di setiap sektor harus ada minimal dua orang petugas Siskohat. Karena mereka bekerja 24 jam, dibagi dua shift masing-masing 12 jam. Sistemnya adalah komunikasi yang tidak boleh putus,” ujar Fahmi yang berpengalaman bertugas di PPIH Daker Makkah.
Dia juga menyoroti budaya kerja khas petugas pengelola data, yakni harus aktif dan responsif dalam menghimpun informasi, namun tetap mampu bekerja secara tenang. Keterlambatan input data, kata dia, dapat berdampak serius pada pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
“Saya bilang petugas harus bawel. Jangan baper kalau ditagih data atau harus menagih data ke divisi lain. Data itu harus cepat. Jangan sampai ada informasi yang belum didapatkan lalu petugas diam saja,” kata Fahmi.
Fahmi menilai titik paling rawan dalam operasional Siskohat adalah keterlambatan pembaruan data, terutama pada fase kedatangan jamaah. Kondisi jamaah yang beragam, mulai dari sehat hingga sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit, menuntut pembaruan data secara real time agar keberadaan dan kondisi jamaah dapat terpantau dengan baik.
“Intinya kita fokus di data. Informasi harus update. Kalau data terlambat, itu bagian dari kerawanan,” ujar dia.
Untuk mengamankan penyelenggaraan haji 2026, Kemenhaj menyiapkan tim Siskohat yang berpengalaman. Saat ini, sekitar 23 personel inti telah disiapkan dan jumlah tersebut diproyeksikan bertambah seiring kebutuhan di pos-pos vital.
Sebagai ilustrasi, sektor Makkah yang terdiri atas 10 sektor membutuhkan sedikitnya 20 petugas, sedangkan Madinah dengan lima sektor memerlukan 10 petugas, di luar personel yang bertugas di kantor Daker.
Mayoritas petugas yang diterjunkan merupakan tenaga berpengalaman dengan rekam jejak panjang dalam pengelolaan Siskohat. Sebagian dari mereka bahkan telah mengabdi sejak era Kementerian Agama hingga beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.
Pengalaman tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran arus informasi yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji 2026.
