RISKS.ID — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan pemangkasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2026. Kuota Pertalite diturunkan sebesar 6,28 persen, sementara kuota solar subsidi berkurang 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami di BPH Migas telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Wahyudi menjelaskan, kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter (kl). Jumlah tersebut turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2025 yang sebesar 18.885.000 kl.
Sementara itu, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 29.267.947 kl. Angka tersebut turun 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite tahun 2025 yang mencapai 31.230.017 kl.
Berbeda dengan solar subsidi dan Pertalite, kuota JBT minyak tanah justru mengalami peningkatan. Kuota minyak tanah pada 2026 naik sebesar 0,19 persen, dari 525.000 kl pada 2025 menjadi 526.000 kl.
Sebelumnya diberitakan, BPH Migas berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 4,9 triliun melalui pengawalan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Penghematan tersebut dicapai melalui pengawasan ketat sehingga realisasi penyaluran BBM bersubsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Penyaluran solar subsidi tercatat mencapai 97,49 persen dari kuota APBN 2025. Dari realisasi tersebut, pemerintah berhasil menghemat sekitar 473.600 kl solar subsidi atau setara Rp 2,11 triliun.
Untuk minyak tanah, realisasi penyaluran mencapai 507.900 kl atau 96,75 persen dari kuota APBN sebesar 525.000 kl. Dari angka tersebut, pemerintah menghemat sekitar 17.000 kl atau setara Rp 0,12 triliun.
Penghematan terbesar berasal dari penyaluran Pertalite. Realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kl atau 89,86 persen dari kuota APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 31,23 juta kl.
