RISKS.ID – Pemerintah memastikan industri besar tidak akan terlibat dalam penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya, seluruh kebutuhan menu akan dipasok langsung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan aturan baru tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG. Kebijakan itu secara tegas melarang penggunaan produk pabrikan dalam penyediaan makanan program tersebut.
“Kita larang loh pabrikan untuk menjadi supplier. Jadi misalnya biskuit atau apa, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11).
Nanik mengatakan, bahan baku MBG akan disediakan oleh UMKM lokal yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan produksi pangan dalam negeri, terutama susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi hingga 3 juta liter per hari. Produksi tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus menutupi konsumsi nasional.
Selain susu sapi, pemerintah juga berencana meningkatkan produksi susu kedelai. Komoditas ini akan menjadi salah satu bahan baku dapur MBG.
Untuk sayuran, Nanik menyampaikan bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara kedelai, yang selama ini bergantung pada impor, akan mulai dibudidayakan secara besar-besaran.
“Kebutuhan kedelai sangat besar. Dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan pelajar, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM dan pemberdayaan keluarga.
