RISKS.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penguatan skema kemitraan dan integrasi rantai pasok melalui program Holding UMKM akan terus dioptimalkan dan diperluas pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat struktur usaha nasional agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis dalam program Holding UMKM. Kelima klaster tersebut meliputi sepak bola, pariwisata, pertanian, program makan bergizi gratis, serta sektor kesehatan dan kecantikan.
“Kelima klaster ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar dan melibatkan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasoknya,” kata Bagus dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/12).
Bagus menjelaskan, klaster sepak bola menjadi salah satu fokus utama dan diproyeksikan sebagai proyek percontohan. Pada awal Desember 2025, Kementerian UMKM telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan klaster tersebut.
“Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya,” ujar Bagus.
Menurut dia, industri olahraga memiliki efek berganda yang besar, mulai dari produksi perlengkapan, manajemen acara, hingga sektor kreatif dan pariwisata yang melibatkan banyak UMKM.
Sepanjang 2025, program Holding UMKM telah dijalankan melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya, serta kelautan dan perikanan. Dalam skema ini, usaha menengah berperan sebagai inti atau anchor yang menjadi contoh model bisnis dan dapat direplikasi serta diperluas secara nasional.
“Pada klaster kelautan dan perikanan, program ini melibatkan sekitar 600 pemindang ikan. Sementara itu, pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller, serta 150 pengrajin di klaster kriya,” kata Bagus.
Dia berharap, melalui Holding UMKM, pelaku usaha menengah dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama. Dengan demikian, akan tercipta skala ekonomis yang lebih kuat, akses pembiayaan yang lebih luas, pendampingan inkubasi usaha, serta pemasaran yang lebih terintegrasi.
Selain itu, usaha menengah diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai tantangan klasik yang selama ini dihadapi usaha mikro dan kecil. Tantangan tersebut antara lain kendala kapasitas produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu produk, hingga lemahnya integrasi rantai pasok.
Memasuki 2026, Bagus menyebut Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema yang lebih terstruktur dan terkurasi. Skema ini akan disesuaikan dengan kesiapan finansial serta potensi pengembangan usaha masing-masing pelaku.
Pada 2025, tercatat sebanyak 56 usaha menengah terpilih dalam skema pembiayaan tersebut. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dengan berbagai lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Pegadaian, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Tak hanya itu, Kementerian UMKM juga akan kembali menggelar program Rise to IPO pada 2026. Program yang bertujuan mendorong usaha menengah melantai di bursa tersebut rencananya akan dilaksanakan di Surabaya, Bandung, dan Makassar.
Pada tahun sebelumnya, program Rise to IPO telah digelar di Jakarta dan Semarang. Sebanyak 128 perusahaan dinyatakan lolos kurasi dan mengikuti rangkaian seminar serta pendampingan intensif.
Menurut Bagus, Rise to IPO menjadi jembatan strategis bagi pengusaha menengah untuk naik kelas, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif.
“Program ini sekaligus menjadi jangkar penting bagi penguatan ekosistem jutaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia,” pungkas dia.
