RISKS.ID – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan sebanyak 50 perusahaan menyatakan minat untuk berinvestasi di berbagai kawasan transmigrasi. Total potensi investasi tersebut diperkirakan mencapai Rp180–240 triliun dalam empat tahun ke depan.
“Simulasi Tim Ekspedisi Patriot (TEP) lintas kampus memperkirakan potensi investasi masuk ke kawasan transmigrasi mencapai Rp180–240 triliun dalam empat tahun ke depan,” kata Iftitah di Jakarta, Selasa (24/12).
Menurut dia, investasi tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja baru. Kehadiran investasi diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dan mempercepat pertumbuhan wilayah transmigrasi.
Iftitah menjelaskan, berdasarkan riset TEP, sejumlah kawasan strategis memiliki potensi besar menjadi tujuan investasi. Salah satunya Kawasan Transmigrasi Kaliorang di Kalimantan Timur yang memiliki potensi di sektor pertambangan, kelapa sawit, dan pelabuhan.
“Kementerian Transmigrasi juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. Contohnya dengan LX International Corp dari Korea Selatan yang berencana masuk dengan investasi Rp1,2 triliun untuk pengembangan pelabuhan,” ujar dia.
Selain itu, terdapat rencana investasi senilai Rp5 triliun di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan pabrik gula, industri tebu, serta bioetanol.
Sementara di Merauke, Papua Barat, potensi investasi yang masuk diperkirakan bernilai lebih dari Rp100 triliun. Investasi tersebut akan difokuskan pada pengembangan sektor perikanan, kelautan, dan tebu.
Berdasarkan skala investasi, lanjut Iftitah, dana sebesar Rp500 juta hingga Rp3 miliar sudah cukup untuk membangun fasilitas pengering produk pertanian bertenaga surya (solar dryer), serta instalasi pengolahan minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO) dan minyak atsiri pala pada tingkat desa.
Pada skala kawasan, investasi Rp2–10 miliar dibutuhkan untuk pengembangan rice milling unit (RMU) atau mesin penggiling komoditas singkong dan jagung dengan kapasitas 5–10 ton per hari. Adapun investasi Rp15–25 miliar diperlukan untuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), pabrik pengolahan VCO, fasilitas cold storage, hingga koridor logistik laut di wilayah kepulauan.
“Pengembangan ini berpotensi meningkatkan pendapatan kawasan hingga 45–60 persen,” kata Iftitah.
Untuk klaster kelapa sawit, pembangunan pabrik berkapasitas 5–30 ton tandan buah segar (TBS) per jam membutuhkan investasi sekitar Rp30–100 miliar dengan kebutuhan lahan 10–15 hektare. Sementara itu, pengembangan rumah potong hewan (RPH) modern dan industri pengalengan ikan memerlukan investasi Rp15–50 miliar.
Iftitah menegaskan masuknya investasi menjadi kunci agar kawasan transmigrasi tidak lagi hanya menghasilkan komoditas bernilai tambah rendah. Menurut dia, kawasan transmigrasi harus bertransformasi menjadi pusat-pusat ekonomi baru dengan fasilitas produksi yang terintegrasi.
Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat agar investasi tidak bersifat eksploitatif dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan.
“Potensi ekonomi seperti inilah yang kami cari untuk diberdayakan. Namun, pada prinsipnya kami juga ingin keberlanjutan. Jangan sampai eksplorasi yang dilakukan justru merusak lingkungan,” ujar Iftitah.
