RISKS.ID – Pengamat otomotif Bebin Djuana memperingatkan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik (EV) di Indonesia berisiko mandek atau stagnan. Ancaman ini muncul jika pemerintah tidak segera merilis skema insentif baru, menyusul berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025.
Kekosongan regulasi ini terjadi setelah berakhirnya dua kebijakan utama: pembebasan bea masuk untuk mobil listrik impor (CBU) dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 10%.
“Kami mendesak pemerintah segera menggulirkan kebijakan pemanis baru untuk menjaga momentum EV. Tanpa kepastian insentif, target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan kendaraan rendah emisi bisa kehilangan daya dorong,” tegas Bebin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/1).
Menurut analisanya, intervensi fiskal pemerintah tahun lalu terbukti efektif mendongkrak pasar. Insentif berhasil mengikis keraguan konsumen yang sebelumnya terkendala harga baterai tinggi—bisa mencapai 40% dari harga mobil—dan kekhawatiran soal daya tahan baterai.
“Setelah insentif pajak diberikan, kondisi berubah drastis. Kemajuan teknologi baterai turut mendukung. Harga lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain modern, mendorong penjualan EV naik signifikan,” paparnya.
Namun, tren positif itu kini terancam. Harga kendaraan listrik diprediksi melonjak pasca-2025 seiring hilangnya dukungan fiskal, yang berpotensi mengembalikan pasar ke kondisi lesu. Dalam situasi ketidakpastian, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu kepastian harga dan manfaat EV.
Dukungan terhadap kendaraan rendah emisi disebut Bebin semakin krusial. Sektor transportasi masih menjadi kontributor utama emisi karbon, diperparah kualitas bahan bakar minyak (BBM) nasional yang tertinggal dari negara ASEAN lain.
Saat ini, hanya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang memenuhi standar Euro 4 (kadar sulfur di bawah 50 ppm). Namun, penyerapan BBM ramah lingkungan ini masih kalah jauh dibanding BBM murah berkadar sulfur tinggi.
“Jika pemerintah serius mengejar target NZE, perlu kebijakan baru pengganti insentif lama. Termasuk membuka ruang lebih besar untuk kendaraan hybrid yang terbukti hemat BBM dan tekan emisi secara nyata,” pungkas Bebin.
Dengan kata lain, masa depan transisi elektrik di Indonesia sangat bergantung pada keputusan strategis pemerintah dalam merancang stimulus lanjutan, guna menjaga daya beli dan komitmen keberlanjutan.
