RISKS.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada tiga kementerian strategis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan.
Dalam keterangan BPK, Rabu (4/2/2026), disebutkan bahwa BPK telah menggelar pertemuan awal (entry meeting) yang dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan, pemeriksaan terinci ini penting untuk memastikan kualitas penyajian laporan keuangan masing-masing kementerian.
“Penting untuk segera memperbaiki sejumlah potensi permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pada ketiga kementerian dimaksud, karena hasil pemeriksaan atas LK setiap kementerian/lembaga merupakan dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),” ujar Haerul saat memulai entry meeting.
Dia menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan. Oleh karena itu, para menteri diharapkan dapat menginstruksikan jajarannya untuk membangun komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung.
Haerul juga mengingatkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Menanggapi hal tersebut, para menteri menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Menteri ESDM menegaskan prinsip keterbukaan dan dukungannya terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Menteri Kehutanan. Keduanya menyatakan kesiapan untuk mendukung pemeriksaan BPK dengan menjamin keterbukaan informasi serta pendampingan selama proses pemeriksaan, guna memastikan kesiapan data, kelancaran proses, dan efektivitas koordinasi.
