RISKS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membahas lebih lanjut penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh dengan pihak Istana Negara.
“Nanti, saya belum dipanggil untuk masalah itu,” kata Purbaya usai menghadiri kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Purbaya mengatakan, pembahasan terakhir terkait restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut masih menggunakan skema pembagian beban 50:50. Dengan skema itu, tidak seluruh kewajiban utang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seingat saya masih 50:50. Ini belum diajak ke sana,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sumber pembayaran utang pembangunan Whoosh berasal dari APBN. Pernyataan itu disampaikan usai konferensi pers terkait stimulus ekonomi triwulan I dan kesiapan angkutan Idul Fitri 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo mengatakan, pembahasan mekanisme pembayaran utang tersebut masih dalam tahap finalisasi. Proses negosiasi dan pembicaraan teknis dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memerintahkan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Arahan tersebut mencakup perhitungan angka serta berbagai skenario penyelesaian yang dinilai paling optimal bagi pemerintah.
Perintah itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi perhatian publik mengingat total beban utangnya mencapai sekitar Rp116 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menyatakan bahwa proses restrukturisasi keuangan KCIC masih memerlukan waktu.
Pemerintah, kata dia, juga tengah mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
