Hotman Paris Temukan Kelemahan soal PHK di UU Cipta Kerja

JAKARTA – Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR diprotes masyarakat, pekan lalu. Gelombang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terjadi di banyak kota.

Sebagian aksi massa berujung kerusuhan. Massa merusak bahkan membakar fasilitas umum.

Di Jakarta, kerusuhan itu mengubah puluhan halte Transjakarta menjadi puing dan arang. Pemprov DKI menyatakan, kerusakan akibat kerusuhan itu menimbulkan kerugian sebesar Rp 65 miliar.

Terkait UU Cipta Kerja, pengacara tajir Hotman Paris Hutapea pun angkat suara. Dia menyoroti pasal-pasal tentang pemutusan hubungan kerja.

“Hotman Paris dengan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law,” kata Hotman Paris dalam video yang diunggah di akun Instagram hotmanparisofficial yang sudah terverifikasi, Minggu (11/10/2020).

“Rekan-rekan saya para pengacara, mantan pengacara yang sekarang jadi anggota DPR, Anda tahu, yang menjadi problem itu adalah pelaksanaan,” katanya sambil menyentuh tumpukan kertas setebal sekitar 20 cm yang tampaknya adalah salinan Undang-undang Cipta Kerja.

BACA JUGA:   Kapolri Ingin Tempeleng Pilot yang Bubarkan Demonstran dengan Manuver Pesawat

“Seorang buruh yang gajinya cuma 5 juta sebulan, kalau di-PHK, kalau dia menuntut pesangon, prosesnya lama,” ujar Hotman.

Dalam kolom komentar Hotman juga menantang untuk menghitung waktu yang dibutuhkan buruh yang memperjuangkan haknya dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung (MA).

“Mulai di pengawasan Depnaker sampai dengan eksekusi putusan Mahkamah Agung, siapa yang sok pintar bilang waktunya singkat? Awalnya aja di pengawasan Depnaker (Dinas Tenaga Kerja) sudah berapa bulan? Coba hitung waktunya dari mulai Kasus ditangani dinas pengawasan Depnaker sampai eksekusi putusan Mahkamah Agung?” tulisnya.

“Di Depnaker, di pengadilan, bisa kasasi sampai PK bisa sampai dua tahun,” kata Hotman di videonya.

“Jadi harus segera dibuat undang-undang, bahwa perkara soal pesangon harus putus dalam tempo satu bulan,” ujarnya.

Hotman pun membandingkan dengan proses di Pengadilan Niaga yang kerap dilakukan oleh para pengusaha tajir. Menurut dia, proses di Pengadilan Niaga memberikan batasan waktu yang sangat jelas dan tidak berlama-lama.

BACA JUGA:   Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya segera Disidang

“Kenapa di Pengadilan Niaga perkara kepailitan yang triliunan, perintah undang-undang harus putus dalam tempo 60 hari. Bahkan PKPU, PKPU dalam Pengadilan Niaga yang triliunan harus putus dalam 20 hari,” imbuhnya.

Selain Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah, Hotman Paris menyenggol para anggota DPR RI. Sebuah video memperlihatkan Hotman Paris duduk menghadap meja dengan setumpuk kertas.

Di sisi lain, setelah terjadi penolakan dan kerusuhan di berbagai kota, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bergerak menemui sejumlah tokoh dan organisasi.

Ida antara lain bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan para pengurus PBNU di Jakarta, Sabtu malam sampai Minggu dini hari.

Ida menyatakan, pimpinan PBNU tampaknya mulai bisa mengerti tentang UU Cipta Kerja. “Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti,” katanya.

Sebelumnya, Ida Fauziyah mengatakan, semangat yang dibangun dalam UU Cipta Kerja adalah memperluas penyediaan lapangan kerja.

BACA JUGA:   Dua Juta Buruh Besok Mogok Kerja!

“Sangat prematur apabila kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja rentan terhadap PHK para pekerja,” ujarnya pekan lalu.

Menurut dia, UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR justru akan menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja yang baru.

Bahkan UU Cipta Kerja akan melindungi para pekerja, terutama bagi yang terkena PHK. Perlindungan tepatnya melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). (yoga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here