JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan aktivitas manufaktur Indonesia tetap melanjutkan tren ekspansif selama 34 bulan berturut-turut per Juni 2024 di tengah gejolak pasar keuangan.
“Di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, PMI Indonesia masih dalam tren ekspansif,” kata Febrio di Jakarta, Selasa.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 50,7, sedikit melandai dibandingkan Mei yang berada pada level 52,1. Kinerja manufaktur didorong oleh tingkat output dan permintaan yang masih ekspansif.
Beberapa negara mitra dagang Indonesia yang juga mencatatkan aktivitas manufaktur ekspansif, antara lain China dan Amerika Serikat masing-masing di level 51,8 dan 51,7.
PMI manufaktur negara kawasan ASEAN seperti Vietnam dan Thailand juga ekspansif, masing-masing di level 54,7 dan 51,7.
Di sisi lain, aktivitas manufaktur kawasan Eropa masih berada pada zona kontraksi di level 45,6. Negara-negara di kawasan Eropa seperti Jerman dan Perancis mengalami kontraksi masing-masing ke level 43,4 dan 45,3.
“Kita berharap tren manufaktur Indonesia berlanjut ke bulan-bulan berikutnya dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintah mengupayakan berbagai dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional ke depan,” ujar Febrio.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merekomendasikan pemerintah menerapkan relaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen, dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen guna lebih memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara.
“Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” kata dia dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia rekomendasi itu diberikan mengingat laporan S&P Global Market Intelligence yang menyatakan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Juni mengalami pelemahan 1,4 poin menjadi 50,7 dibandingkan bulan sebelumnya.
Dirinya menjelaskan penerapan relaksasi tarif PPN itu bersifat sementara (temporary), khususnya diterapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
