JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyatakan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan lebih produktif secara makro.
“Jadi menurut saya itu mungkin lebih produktif secara makro dan bahkan kemungkinan multiplier effect-nya itu lebih tinggi,” ujar Fadhil Hasan dalam diskusi publik yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat .
Menurut dia, kebijakan efisiensi tersebut bukan dalam artian dikurangi, mengingat total APBN untuk tahun 2025 tetap sebesar Rp3.621,3 triliun, namun yang terjadi adalah shifting dari program kementerian/lembaga (K/L) kepada program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan pendidikan.
“Terkait dengan APBN yang efisiensi itu istilahnya bukan efisiensi dalam artian dikurangi, total APBN-nya tetap Rp3.621,3 triliun dan yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian/lembaga (K/L) yang misalkan alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar digeser untuk program Makan Bergizi Gratis dan pendidikan, namun total APBN-nya tetap,” katanya.
Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu program layanan publik hingga bantuan sosial untuk penerima manfaat.
Pernyataan Hasan tersebut menanggapi berbagai penghematan yang dilakukan kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian/lembaga akan menyesuaikan penghematan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan efisiensi.
Arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat.
Perjalanan luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi.
Hasan juga turut merespons jagat media sosial yang dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.
Namun, gaji ASN termasuk belanja pegawai yang tidak tergolong dalam efisiensi anggaran.
