PT PAL Sambut Kebijakan Wajibkan BUMN Gunakan Galangan Kapal Dalam Negeri

PT PAL

RISKS.ID – PT PAL Indonesia menyambut positif kebijakan penguatan industri galangan kapal nasional, di mana pemerintah mewajibkan pengadaan kapal oleh perusahaan pelayaran milik negara dan badan usaha milik negara (BUMN) dilakukan melalui galangan dalam negeri.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri maritim nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Industri galangan menggerakkan banyak sektor sekaligus, mulai dari baja, sistem kelistrikan, mesin, hingga menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi nasional,” ujar Kaharuddin, Jumat (30/1/2026).

Kaharuddin mengatakan, kebijakan tersebut menjadi amanah penting bagi PT PAL Indonesia dalam memperkuat industri galangan nasional serta membangun ekosistem maritim yang terintegrasi.

Dia menegaskan, keberpihakan negara terhadap industri nasional merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem industri maritim yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut dia, industri strategis seperti galangan kapal membutuhkan kepastian pasar dan konsistensi kebijakan agar dapat tumbuh, berinovasi, serta meningkatkan kapasitas produksi.

Kaharuddin menambahkan, konsolidasi galangan kapal yang saat ini tengah dipersiapkan akan diperkuat pada 2026 dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja.

Langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah menjadikan sektor kelautan sebagai poros pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur maritim oleh galangan dalam negeri juga dinilai mampu memperkuat konektivitas antardaerah, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan.

Infrastruktur laut yang memadai dinilai dapat membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

“Kemandirian industri galangan memang tidak dibangun dalam waktu singkat. Namun, arah kebijakan yang semakin berpihak saat ini menjadi momentum penting bagi masa depan ekosistem maritim Indonesia,” ujar dia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *