RISKS.ID – Chair of the Board of Trustees Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai, kenaikan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen berpotensi memperkuat struktur pasar modal Indonesia.
Menurut Arsjad, kebijakan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan investor, tetapi juga memperbaiki transparansi dan likuiditas perdagangan saham di bursa.
“Menurut saya, free float itu adalah bagian dari proses transparansi dan juga proses liquidity, khususnya,” kata Arsjad dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Meski demikian, Arsjad mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan tekanan mendadak bagi emiten.
Dia menekankan pentingnya masa transisi agar perusahaan tercatat memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut.
Arsjad menambahkan, peningkatan porsi saham yang beredar di publik diharapkan mampu menarik lebih banyak investor, sekaligus mendorong perbaikan praktik tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi di pasar modal.
Sebagai bagian dari agenda reformasi pasar modal, pemerintah mengusulkan kebijakan free float dengan menaikkan batas minimum kepemilikan publik emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi lain, antara lain penguatan keterbukaan informasi terkait ultimate beneficial ownership (UBO), termasuk pengungkapan afiliasi pemegang saham.
Pemerintah turut mendorong percepatan demutualisasi bursa yang ditargetkan dapat rampung pada tahun ini.
