RISKS.ID – Pemerintah diminta bergerak cepat merombak sektor pariwisata nasional di tengah tekanan krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai reformasi menyeluruh perlu segera dilakukan, terutama akibat dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar dia di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut dia, sektor pariwisata saat ini menghadapi tekanan serius. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) per hari, dengan kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar jika tidak segera dimitigasi.
Data InJourney Airports menunjukkan gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sepanjang akhir Februari hingga 10 Maret 2026. Kondisi ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang dan diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Meski demikian, dia menegaskan sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pada 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, kunjungan wisman mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.
Untuk menjaga daya saing, pemerintah didorong memperluas kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun dan menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja baru.
Saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan kebijakan tersebut.
Tak hanya itu, penguatan pasar domestik juga dinilai krusial, terutama dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran. Strategi micro-tourism menjadi salah satu opsi, dengan mendorong wisata berbasis perjalanan darat dalam radius dekat namun menawarkan pengalaman yang lebih mendalam.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus, mulai dari diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 hingga kebijakan Work From Anywhere guna mendorong mobilitas wisatawan domestik.
Langkah lain yang diusulkan meliputi negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, hingga promosi bagi segmen digital nomad.
Sejumlah wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai potensial dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi bagi talenta global.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata dia.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata nasional di tengah dinamika global.
