Setelah kalah dari PD II, banyak kota besar di Jepang hancur. Kemiskinan rakyatnya terjadi dimana-mana di jalanan Jepang. Perekonomian Jepang berhenti, rantai pasokan kebutuhan masyarakat kolaps dengan harga yang sangat tinggi.
Lumpuhnya sistem keuangan dan hiperinflasi menggerogoti tubuh perekonomian Jepang disertai dengan korupsi dan kriminalitas sangat tinggi dampak meledaknya pengangguran seketika.
Bagaimana strategi Jepang mengatasi kehancuran perang agar dapat keluar dari kemiskinan absolut, bahkan bermetamorfosa menjadi kekuatan perekonomian nomor dua dunia pada tahun 1968.
Cerita sukses Jepang sangat menarik untuk dipelajari oleh Indonesia yang sepanjang kemerdekaan, khususnya sejak awal reformasi 1998 terus bergelut dengan kemiskinan yang tak berujung.
Situasi dan tantangan dunia saat Jepang berjuang memang sudah jauh berbeda dengan keadaan saat ini yang dihadapi Indonesia. Namun ada beberapa faktor fundamental yang masih sangat relevan dan determinan yang dapat diteladani Indonesia sekarang.
Budaya, Mental, dan Pendidikan Jepang.
Jepang memiliki akar budaya feodal sangat kuat lebih dari dua abad dalam sistem bakufu (kekuasaan militer) yang dipimpin oleh Shogun Tokugawa, dengan struktur sosial sangat hirarkis, dimana samurai sebagai struktur teratas di masyarakat yang memiliki Bushido sebagai kode etik dan jiwa para samurai. Bushido mengandung nilai: loyalitas, berkorban demi kehormatan, disiplin dan tanggung jawab, dan jalan sunyi. Budaya tersebut membentuk masyarakat Jepang yang disiplin, kerja keras, hirarkis, dan bertanggung jawab sosial.
Setelah berabad-abad sebagai negara tertutup, di era Meiji (1868) awal terjadi bridging antara nilai masa lalu dengan masa kini, sehingga terkenal istilah Restorasi Meiji yang menjadi pintu Jepang memasuki era modernitas.
Era keterbukaan Jepang disebabkan adanya dorongan paksa eksternal, yakni AS dengan peristiwa insiden Komodor Perry (1853) yang saat itu sedang memasuki kebangkitan imperialisme dan industrialisasi membutuhkan pelabuhan besar di Asia Timur untuk ekspansi dagang. Ujung dari peristiwa tersebut berdampak pada runtuhnya rezim Shogun Tokugawa yang kekuasaannya kembali dipegang oleh Kaisar.
Kaisar Meiji (berarti “Pemerintahan yang tercerahkan”) dengan kebijaksanaannya melihat perkembangan situasi, ia menyadari bahwa untuk bertahan hidup, Jepang harus mengejar Barat tanpa kehilangan Jepang. Maka dilakukan banyak kebijakan perubahan yang dikenal dengan Restorasi Meiji, seperti; penghapusan sistem kelas samurai, modernisasi militer, industri dan birokrasi model Barat, wajib belajar dan modernisasi pendidikan, reformasi agraria — namun Bushido tetap dipertahankan, dialihkan ke semangat baru, berjuang untuk negara, untuk sekolah, dan bekerja bukan untuk tuan. Transformasi tanpa menghancurkan budaya.
Pada awal era Meiji, buta huruf masih meluas di kalangan petani dan perempuan oleh karena itu Pemerintahan Meiji melakukan reformasi radikal dengan terbitnya Gakusei (sistem pendidikan modern) pada 1872 yang mewajibkan pendidikan dasar untuk semua anak laki-laki dan perempuan.. Hasilnya pada tahun 1900-an tingkat melek huruf anak muda sudah mendekati 90% dan pada 1930-an Jepang bebas buta huruf.
Peradaban hybrid Jepang yang mempertemukan nilai-nilai Timur yang dikombinasikan dalam efisiensi dan struktur modern Barat telah menjelma Jepang sebagai aktor penting di panggung dunia di awal abad 20.
Strategi Bangkit dari Kehancuran PD II
Sejak kekalahan perang sampai menjadi raksasa ekonomi dunia pada tahun 1968, pemimpin Pemerintahan Jepang sudah berganti sebelas kali. Namun semangat Bushido yang dimiliki pemimpin dan seluruh rakyat menjadikan kekuatan dahsyat untuk membangun Jepang.
PM Shigeru Yoshida (1946-1947, 1948-1954) merupakan PM sentral peletak dasar pembangunan dan Pro-Demokrasi di Jepang. Kebijakan teknokrat Yoshida diawali dengan program yang sangat fundamental dan filosofis. Ia mengejawantahkan ucapannya yang sangat ikonik, “Bangsa yang ingin besar harus mulai dari pondasi paling sederhana: hukum, keamanan, dan pendidikan.” Ia mempersiapkan dengan cepat dan prioritas Tiga Pilar Utama kebutuhan negaranya yang sudah hancur dan berantakan.
Tiga Pilar Utama tersebut, yakni:
1. Polisi yang bersih, tidak represif, dan taat pada hukum,
2. Jaksa yang tegas, taat hukum, dan tidak pilih kasih. Jaksa diposisikan sebagai penjaga integritas negara,
3. Guru yang pintar, disiplin, dan mengabdi. Pendidikan adalah pondasi jangka panjang dari peradaban — Tanpa rasa aman karena polisinya kotor, pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik tak akan tumbuh.
Jaksa yang kredibel akan memperkuat kepercayaan rakyat dan dunia internasional pada Jepang yang baru. Dengan menghormati kontribusi guru membuat Jepang bangkit karena membangun modal manusia, bukan hanya infrastruktur.
Karena tiga faktor fundamental tersebut, kebijakan teknokrat yang dilakukan Yoshida dan PM Jepang lainnya dapat berjalan dengan sukses. Jepang memfokuskan membangun beberapa sektor industri unggulan berorientasi ekspor, seperti; baja, otomotif, dan elektronik dengan menyediakan subsidi, proteksi, dan pinjaman berbunga rendah — sambil tetap menjaga pasar domestik.
Pelajaran Moral dari Jepang
“Kemiskinan bukan takdir, tapi soal strategi.” Frasa ini kuat menjelaskan bahwa di negara yang sangat kaya, kemiskinan disebabkan hanky-panky dari niat strategi pemerintah mendesain kelompok kecil menguasai aset strategis bangsa sehingga menjadi sangat kaya raya dengan mengorbankan mayoritas dan masa depan republik.
27 tahun reformasi, potret kemiskinan bak lagu Bengawan Solo mengalir sepanjang masa bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Paradoks siklus pergantian rezim di era reformasi alpa membenahi dengan serius Tiga Pilar Utama tersebut, namun berharap ekonomi maju.
Sehingga sampai saat ini, Indonesia masih terjebak didalam black hole mega korupsi, rekayasa hukum, penegakan hukum dan aparat yang loyal pada kekuasaan, nasib tragis guru dan rendahnya kualitas SDM.
Hampir tiga dekade Indonesia menyia-nyiakan momentum emas, terlebih pada era Jokowi, untuk mempersiapkan diri menjadi bangsa yang unggul dan maju. Torehan prestasi hanya sampai sebagai negara medioker membuat ruang gerak Indonesia terbatas di tengah kemajuan AI dobel eksponensial (istilah Mo Gawdat) dalam lima tahun terakhir.
Rezim Jokowi mewariskan dobel kompleksitas masalah dibandingkan rejim manapun dengan besarnya utang segunung namun nirproduktif, mega korupsi, rekayasa hukum, dan sistem pendidikan nirkualitas.
Warisan buruk rezim Jokowi tentunya sangat membebani Pemerintahan Prabowo di tengah ketidakpastian dunia yang sangat berbahaya. Di tengah kompleksitas masalah dan kemajuan dobel eksponensial AI, Prabowo tidak memiliki keistimewaan waktu dibanding percepatan masalah yang datang, sehingga yang dibutuhkan darinya adalah keteguhan Prabowo dan super tim pembantunya yang kredibel paham masalah untuk mengatasi persoalan bukan sekedar ABS.
Karena tantangan dan persaingan dunia saat ini akan memarjinalkan negara yang prestasinya hanya level mediokritas.
Penulis: Bernard Haloho
Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institute (Ind-BRI)
Artikel Jepang hanya Butuh 23 Tahun Membebaskan Kemiskinan Pascahancur dari Kekalahan PD II, Bagaimana Indonesia? pertama kali tampil pada tangselxpress.com.
tangselxpress.com
