RISKS.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal itu disampaikan menyusul ditemukannya 250 ton beras ilegal yang masuk melalui Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Mentan di Jakarta, Senin (24/11).
Beras Ilegal Langsung Disegel
Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas upaya impor ilegal beras. Begitu menerima laporan beras masuk melalui Sabang, dia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, hingga Pangdam untuk melakukan penyegelan.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Menurut dia, tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras karena stok nasional sedang berada pada posisi yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton.
Kebijakan larangan impor juga disebut membuat harga beras internasional menurun. “Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ujarnya.
Amran mengungkapkan indikasi bahwa praktik impor ilegal tersebut sudah direncanakan sebelum beras masuk. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Mentan telah mengumumkan penyegelan gudang PT MSG, perusahaan yang dilaporkan mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Amran, Minggu malam (23/11).
Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan dengan memperkuat produksi nasional dan memberantas penyelundupan beras yang mengancam kedaulatan pangan.
