RISKS.ID — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk intervensi, titipan, maupun penyalahgunaan nama pejabat dalam proses penyediaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji.
Menhaj mengungkapkan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim menteri, wakil menteri, maupun pejabat tertentu untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ia memastikan praktik semacam itu tidak akan dibiarkan.
“Banyak yang mengaku-ngaku, ada yang bilang dari tim menteri, dari wakil menteri, dari pejabat. Itu sudah pasti akan ditanya. Semua sikat saja, tidak ada yang kita lindungi. Pejabat tidak mungkin melakukan titip-titip,” ujar Menhaj Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu.
Ia juga mengungkapkan sempat terjadi upaya intervensi terhadap timnya saat menjalankan tugas di lapangan. Namun, ia langsung memerintahkan agar proses investigasi tetap dilanjutkan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“Kemarin ada intervensi ke tim saya, saya minta teruskan investigasi. Kalau ada orang kita di Kemenhaj yang terlibat, sikat,” tegasnya.
Menurut Menhaj, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang mencatut nama dirinya maupun Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan pernah ditoleransi oleh pimpinan kementerian.
“Saya yakin ada yang pakai nama saya dan wakil menteri. Saya dan wakil menteri tidak akan pernah mentoleransi hal seperti itu,” kata dia.
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih menunggu laporan dari tim terkait perkembangan dan capaian proses penyediaan barang dan jasa di Arab Saudi. Laporan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Menhaj memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan jamaah haji.
“Kami hanya menunggu dari tim sejauh mana capaian-capaian penyediaan barang dan jasa di Saudi,” ujar Menhaj Irfan Yusuf.
