RISKS.ID – Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya satu prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan. Insiden tragis ini terjadi saat posisi kontingen Indonesia di bawah naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) terdampak serangan artileri tidak langsung di wilayah dekat Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026.
Dalam peristiwa tersebut, tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan tiga personel lainnya mengalami luka-luka. Serangan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan, yang dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan saling melancarkan serangan.
Dilansir portal kemenlu, pemerintah Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Indonesia juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.
Sebagai bentuk penghormatan, Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada prajurit yang gugur atas dedikasi dan pengorbanannya dalam menjaga stabilitas dunia. Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mendoakan agar mereka diberi ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut.
Sementara itu, bagi personel yang mengalami luka, pemerintah memastikan akan terus memberikan perhatian penuh, termasuk dukungan medis terbaik. Indonesia juga tengah berkoordinasi dengan pihak UNIFIL guna mempercepat proses pemulangan jenazah ke tanah air.
Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB harus menjadi prioritas utama dan dilindungi sepenuhnya sesuai hukum internasional. Setiap bentuk ancaman terhadap peacekeeper dinilai berpotensi merusak upaya kolektif dalam menjaga perdamaian global.
Dalam pernyataannya, Indonesia kembali menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri, menghormati kedaulatan Lebanon, serta mengedepankan jalur diplomasi. Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan PBB serta otoritas terkait guna merespons dinamika yang terjadi di kawasan tersebut.
