RISKS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengatur BUMN untuk mengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dilansir dari kkp.go.id, kolaborasi lintas lembaga ini dirancang guna memastikan seluruh infrastruktur pesisir dikelola secara profesional demi mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir.
Sinergi tersebut disahkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Melalui integrasi ini, unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan bertindak langsung sebagai penampung (offtaker) seluruh hasil tangkapan nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa skema anyar ini dihadirkan agar para nelayan tidak lagi dibebani persoalan permodalan saat hendak melaut.
“Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” tegas Trenggono.
Kerja sama KKP dan Kemenkop mencakup pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM, hingga pembentukan operasionalisasi koperasi di wilayah pesisir.
Sementara itu, SKB memberikan penugasan khusus kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk mendampingi pengelolaan KNMP bersama koperasi lokal, mulai dari penyusunan rencana bisnis hingga perluasan akses pasar.
Pemerintah mencatat pembangunan KNMP telah berjalan di 100 lokasi pada 2025, dengan 65 titik di antaranya mulai menjalani uji coba operasional.
Proyek transformasi ekonomi ini diproyeksikan terus meluas hingga menyasar 5.000 desa nelayan di berbagai penjuru tanah air sampai tahun 2029.
“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik,” pungkasnya.
