RISKS.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi mengambil langkah terobosan dalam membenahi tata kelola lingkungan nasional.
Melalui skema terpadu, pemerintah mulai mengintegrasikan perencanaan bentang darat dan laut guna memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam ajang SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta.
Forum ini menjadi momentum penting yang mempertemukan pemerintah pusat, daerah, akademisi, BUMN, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil demi mengikis ego sektoral yang selama ini menghambat kelestarian lingkungan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan pentingnya mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terpisah-pisah.
Menurutnya, dampak aktivitas hulu di daratan memiliki keterikatan langsung dengan kesehatan ekosistem pesisir.
“Pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan,” tegas Teguh.
Sebagai wujud konkret, implementasi ini diwujudkan melalui Proyek Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI), hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman.
Proyek ini memfokuskan aksi nyata pada tiga kawasan percontohan strategis, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menyoroti bagaimana buruknya tata kelola daratan kerap merusak laut.
Salah satu contoh nyata adalah pengelolaan sampah darat yang tak terkoordinasi dan akhirnya mencemari sungai hingga merusak ekosistem mangrove di pesisir.
“Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut,” ujar Permana.
Tak sekadar wacana, SOLUSI Day menandai peluncuran lima dokumen kebijakan strategis.
Dokumen ini mencakup panduan indikator pengelolaan terpadu, pengarusutamaan gender (GEDSI), peta jalan bioprospeksi, hingga masterplan khusus wilayah Padagimo, Sulawesi Tengah.
Dari sisi pendanaan, Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI, Mohammad Korebima, mengungkapkan bahwa kucuran investasi hijau untuk proyek ini mencapai EUR2,8 juta hingga tahun 2028.
Dana tersebut dialokasikan untuk mengelola area seluas 28.000 hektare sekaligus melindungi fauna endemik seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.
Melalui skema blended finance dan pelibatan sektor swasta, Bappenas optimistis pendekatan inklusif ini mampu menjadi benteng ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menopang pencapaian target Indonesia Emas 2045.
