RISKS.ID – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia memiliki potensi teknis energi surya mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW). Potensi tersebut dinilai mampu menyediakan listrik yang andal dan kompetitif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta elektrifikasi berkualitas.
“Transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, dan penguatan kapasitas institusional,” kata Fabby di Jakarta, Senin (24/2/2026).
Dalam kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty yang disusun IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat sejumlah langkah strategis agar transformasi tersebut dapat terwujud.
Salah satu inisiatif utama adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).
Kajian tersebut memperkirakan kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar 70 miliar dollar AS dalam lima tahun ke depan. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan perbankan serta pembiayaan hijau, hingga partisipasi aktif sektor swasta.
Fabby menambahkan, penguatan kapasitas tenaga kerja juga menjadi faktor penting, termasuk kebutuhan tenaga instalasi, operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance/O&M), serta pelibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi.
Sementara itu, Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengatakan pada tahap pertama teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan BESS melalui berbagai program pemerintah.
Program tersebut mencakup pergantian pembangkit diesel di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), elektrifikasi perdesaan khususnya wilayah yang masih minim akses listrik, serta pemanfaatan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurut Alvin, tahap awal ini menjadi fondasi percepatan sebelum integrasi penuh menuju target PLTS 100 GW secara nasional.
“Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Hal ini mensyaratkan adanya trade off kebijakan berupa percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru,” ujar dia.
Tanpa langkah tersebut, dia menilai ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menimbulkan kelebihan kapasitas pembangkit berbasis fosil.
“Karena itu, inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah stranded assets di masa depan,” ucap Alvin.
