RISKS.ID – Pemerintah Iran menyatakan tidak akan membiarkan Amerika Serikat, Israel, maupun sekutunya mengekspor minyak dari kawasan Timur Tengah selama konflik masih berlangsung. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Ali Mohammad Naini.
Dia menegaskan Iran siap mengambil langkah keras terhadap pihak-pihak yang dianggap bermusuhan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.
“Di tengah agresi yang terus berlangsung dari Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap rakyat Iran serta infrastruktur sipil kami, angkatan bersenjata Iran tidak akan membiarkan setetes pun minyak diekspor dari kawasan ini kepada pihak yang bermusuhan dan mitra mereka hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata dia seperti dikutip kantor berita Tasnim, Selasa (10/3).
Menurut dia, berbagai upaya pihak lawan untuk menekan dan mengendalikan harga minyak serta gas dunia hanya akan bersifat sementara dan tidak akan berhasil dalam jangka panjang.
Dia juga menyebut Teheran saat ini memegang kendali atas perkembangan konflik yang sedang berlangsung.
“Iran yang akan menentukan kapan konflik ini berakhir,” tegas dia.
Selain itu, Naini membantah pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menyebut kemampuan Iran dalam meluncurkan rudal mulai melemah.
Sebaliknya, dia menegaskan Iran justru akan meningkatkan kekuatan militernya, termasuk dengan mengembangkan rudal yang lebih kuat.
Mulai sekarang, Iran disebut akan meluncurkan rudal dengan daya hancur lebih besar yang dilengkapi hulu ledak berbobot sedikitnya satu ton.
Ketegangan ini meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari 2026, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas serta menimbulkan korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada awalnya, Washington dan Tel Aviv menyatakan serangan tersebut merupakan langkah “pencegahan” terhadap ancaman yang dinilai berasal dari program nuklir Iran.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara juga menyampaikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran.
Situasi semakin memanas setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan syahid pada hari pertama operasi militer tersebut. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Perkembangan konflik tersebut juga memicu reaksi dari sejumlah negara lain. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengutuk operasi militer Amerika Serikat dan Israel serta mendesak dilakukan deeskalasi segera dan penghentian permusuhan di kawasan.
