RISKS.ID – Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kredibilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama penggerak perekonomian nasional.
Langkah ini ditempuh melalui tata kelola yang terukur serta penajaman efisiensi belanja negara.
Dilansir dari kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kepercayaan publik dan masyarakat internasional terhadap APBN merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi secara berkelanjutan.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Suahasil dalam sesi wawancara di Gedung AA Maramis, Jakarta.
Guna memastikan postur anggaran tetap sehat, pemerintah merancang penurunan defisit APBN dari perkiraan 2,85 persen pada 2026 menjadi 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN 2027.
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ungkap Bendahara Negara tersebut.
Ia menambahkan, efisiensi dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan belanja prioritas, seperti perlindungan sosial, infrastruktur dasar, serta program unggulan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Di sisi pembiayaan, pemerintah konsisten menerapkan strategi diversifikasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel untuk memperkuat basis investor domestik.
Menkeu juga menegaskan komitmen penegakan integritas di seluruh jajaran Kemenkeu.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
