RISKS.ID – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini mendekati target. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan realisasi KUR telah mencapai Rp238,7 triliun per 15 November 2025. Angka itu setara 83,2 persen dari target Rp286,61 triliun.
“Artinya, kami masih tinggal kurang lebih 17 persen lagi untuk mencapai target yang sudah ditugaskan,” ujar Maman saat rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (17/11).
Ia menjelaskan bahwa 60,7 persen dari total KUR yang tersalurkan telah masuk ke sektor produksi—melebihi target minimal 60 persen. Maman optimistis porsi tersebut dapat menyentuh 61 persen pada akhir Desember.
Debitur Naik Kelas Lampaui Target
Selain penyaluran, kinerja graduating UMKM penerima KUR juga menunjukkan hasil positif. Per 15 November, jumlah debitur yang berhasil naik kelas menembus 1.321.830 orang, atau 112 persen dari target 1,17 juta debitur.
“Alhamdulillah, debitur graduasi melewati target yang sudah ditetapkan,” katanya.
Kendala Lapangan: Agunan dan SLIK
Meski progres penyaluran terbilang tinggi, Maman mengakui masih banyak keluhan dari pelaku UMKM yang kesulitan mengakses KUR. Dua hambatan yang paling sering muncul adalah persyaratan agunan dan temuan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Terkait agunan, Maman menegaskan bahwa pinjaman KUR di bawah Rp100 juta tidak boleh dimintai agunan. Namun di lapangan, masih ditemui petugas bank yang meminta fotokopi BPKB atau sertifikat tanah.
“Itu semata-mata untuk melakukan verifikasi atau tekanan psikologis agar tidak terjadi moral hazard. Tapi tetap, aturan menyatakan pinjaman Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak boleh dimintakan agunan,” tegasnya.
Karena itu, Kementerian UMKM memperketat pengawasan agar praktik tersebut tidak terulang. Monitoring dan evaluasi akan diperkuat supaya bank penyalur mematuhi regulasi.
“Kami tidak akan keluar dari aturan yang ada. Monitoring dan evaluasi akan terus kami lakukan,” ujar Maman.
