RISKS.ID – Pemerintah memastikan klasifikasi kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap menggunakan 10 desil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada rencana menambah skala tersebut menjadi lebih dari desil 10.
Dalam sistem DTSEN, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sebaliknya, desil 10 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
“Pembagian desil ini seperti persentase dari 0 hingga 100 persen. Perluasan pembagian tersebut tidak mungkin melebihi batas maksimal desil yang ada,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Meski jumlah kelompok tetap, pemerintah masih melakukan pemutakhiran data. Proses tersebut berada dalam kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan berkaitan dengan hasil Sensus Ekonomi 2026.
Data terbaru nantinya memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang menyasar masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi. Salah satu penggunaannya berkaitan dengan rencana penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah tengah menyiapkan DTSEN sebagai salah satu acuan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak memperoleh Pertalite. Klasifikasi tersebut diharapkan membantu memperkirakan kebutuhan konsumsi berdasarkan karakteristik ekonomi setiap kelompok.
Dengan pemutakhiran data yang lebih akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan subsidi secara lebih terukur. Namun, penerapannya tetap menunggu proses pembaruan dan validasi data oleh BPS.
