RISKS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyetujui kucuran dana segar senilai Rp20 triliun untuk menambal krisis arus kas BPJS Kesehatan.
Suntikan anggaran negara ini diberikan menyusul pelebaran celah defisit operasional akibat besarnya nilai klaim fasilitas kesehatan dibanding penerimaan iuran peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkap ketimpangan kas lembaga yang dipimpinnya.
Hingga bulan ini, realisasi pembayaran manfaat medis telah menembus Rp132 triliun, sementara iuran yang berhasil terkumpul baru mencapai Rp118 triliun.
“Sampai bulan ini kita bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini Rp132 triliun,” kata Prihati.
Prihati membeberkan jurang defisit ini dipicu penunggakan iuran dari 52 juta peserta nonaktif yang berpotensi menyumbang Rp24 triliun per tahun, tertundanya penyesuaian iuran selama enam tahun, inflasi biaya medis, hingga paktik kecurangan (fraud) di tingkat penyedia layanan.
Guna membenahi hal tersebut, pemerintah mematok syarat ketat atas cairnya dana segar yang dijadwalkan mulai bulan depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pesan khusus Presiden Prabowo agar BPJS Kesehatan membenahi kualitas layanan medis di lapangan.
“Harapan presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Menkes Budi.
