RISKS.ID – Pemerintah memperketat benteng ketahanan fiskal dan perbankan nasional guna membendung potensi guncangan ekonomi global yang kian mengancam.
Langkah antisipasi ini diambil seiring meningkatnya eskalasi risiko geopolitik, disrupsi teknologi pesat, serta fragmentasi sektor keuangan dunia yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan komoditas utama.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa kompleksitas risiko global saat ini saling berkaitan rapat.
Dilansir kemenkeu.go.id, gangguan pasokan minyak akibat memanasnya konflik kawasan berisiko langsung mendongkrak laju inflasi, menekan nilai tukar, hingga menaikkan biaya pembiayaan di pasar keuangan domestik.
Guna meredam eskalasi dampak negatif tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditempatkan sebagai peredam kejutan (shock absorber) utama.
Kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menopang kontinuitas sektor bisnis produktif.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda Agung.
Selain keandalan APBN, ketahanan sektor keuangan turut diperkuat agar mampu menyediakan arus modal yang inklusif bagi UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Wamenkeu mengingatkan bahwa gelombang transformasi digital dan efisiensi teknologi kecerdasan artifisial (AI) harus diimbangi mitigasi risiko yang matang, termasuk penyediaan bantalan likuiditas (buffers) serta sistem kontingensi teruji.
Penguatan sinergi antar-otoritas terus dipacu melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia dan lembaga regulasi lainnya.
Koordinasi lintas sektor ini diarahkan untuk merespons dinamika risiko pasar secara cepat tanpa merusak kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” tegas Juda.
Melalui konsolidasi kebijakan fiskal yang disiplin serta stabilitas moneter yang terjaga, pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan kokoh di tengah badai krisis global.
