RISKS.ID – Pemerintah mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek menyusul keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa langkah pengadaan harus mengedepankan kecepatan pemenuhan sekaligus jaminan standar keselamatan layanan penumpang.
Keputusan pembatalan impor armada bekas tersebut disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Perseroan memilih mengalihkan fokus pada pengadaan 23 rangkaian (trainset) KRL baru dalam dua hingga tiga tahun ke depan, yang mengombinasikan produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dan kemitraan produsen luar negeri.
“Enggak, kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” ujar Bobby dalam keterangannya.
Menanggapi skema bisnis tersebut, Menhub Dudy menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian serta keberpihakan pada manufaktur nasional.
Meski demikian, aspek kebutuhan mendesak masyarakat pengguna transportasi publik di lapangan tidak boleh terabaikan.
Dari total rencana pengadaan, masih terdapat delapan trainset yang mendesak untuk segera direalisasikan demi menjaga keandalan armada harian.
“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” ujar Dudy.
Pemerintah berharap KAI dapat mengambil langkah terukur dalam memilih opsi pengadaan tercepat dengan kualitas terbaik.
Langkah ini krusial untuk memastikan kapasitas tampung KRL Jabodetabek tetap optimal seiring meningkatnya mobilitas masyarakat urban.
