RISKS.ID – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk memastikan minimal 70 persen hasil pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) masuk ke kas negara.
Kebijakan tegas ini diambil guna mengoptimalkan kekayaan alam nasional demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo bahkan membuka opsi penguasaan saham mayoritas oleh negara apabila diperlukan untuk menjamin porsi keuntungan tersebut.
“Mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo di hadapan peserta forum.
Bagi perusahaan tambang yang terkendala pembiayaan, pemerintah memberikan ruang untuk menyetor modal terlebih dahulu.
Namun, setelah modal perusahaan kembali sepenuhnya, porsi keuntungan selanjutnya wajib menjadi hak mayoritas bangsa Indonesia.
Selain pengetatan bagi hasil, pemerintah juga merombak tata kelola pengawasan ekspor komoditas sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu.
Presiden menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi kinerja ekspor bersama Bea Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW).
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi.
Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujar Prabowo.
Penunjukan PT DSI merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
Mulai 1 Januari 2027, perusahaan ini akan bertindak sebagai perantara tunggal yang memberikan persetujuan dokumen ekspor untuk tiga komoditas utama, yakni minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
Guna mendukung pengawasan secara real time, PT DSI tengah menyiapkan portal National Advance Data Intelligence (NADI).
Sistem ini akan memverifikasi kontrak penjualan hingga pemberitahuan ekspor barang (PEB) sebelum eksportir diizinkan mengirimkan komoditasnya ke luar negeri.
