RISKS.ID – Isu pemotongan gaji menteri kembali mencuat dan memicu perhatian publik di tengah tekanan ekonomi global. Namun pemerintah memastikan bahwa wacana tersebut belum pernah dibahas secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa isu tersebut belum masuk dalam agenda pembahasan di tingkat kabinet.
“Belum pernah kita bahas,” ujar Airlangga singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengakui bahwa topik tersebut sempat beredar luas di ruang publik, tetapi belum pernah menjadi kebijakan yang dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan ataupun diskusi resmi terkait pemangkasan gaji menteri. Meski begitu, Purbaya membuka kemungkinan bahwa kebijakan tersebut bisa saja dipertimbangkan, tergantung arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, langkah pemotongan gaji dapat menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. “Kalau tujuannya efisiensi, itu langkah yang bagus,” ujarnya. Ia bahkan memperkirakan skema pemotongan bisa mencapai sekitar 25 persen, angka yang dinilai cukup signifikan dalam konteks penghematan belanja negara.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan efisiensi anggaran melalui pemangkasan belanja kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan berencana melakukan penyesuaian langsung terhadap pos anggaran yang dinilai kurang efektif. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global dan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
