RISKS.ID – Pemerintah memastikan terus berupaya mencari jalan keluar terkait polemik pemutusan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga guru. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Dalam dialog bersama para guru di SD Inpres Kaniti, Gibran mengakui masih adanya berbagai kekurangan dalam sistem pengelolaan tenaga pendidik saat ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengupayakan solusi terbaik bagi para guru, termasuk yang berstatus PPPK maupun honorer.
“Saya paham kondisi yang ada sekarang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi pemerintah terus berusaha mencarikan solusi, terutama untuk guru PPPK dan honorer,” ujar Gibran dalam keterangannya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah kementerian terkait guna memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan para tenaga pendidik di daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, termasuk berdiskusi dengan pemerintah daerah. Intinya, jangan sampai ada guru yang kehilangan pekerjaannya,” tegasnya.
Di sisi lain, Gibran mengingatkan bahwa peran guru tetap menjadi kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai seluruh tenaga pendidik memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan generasi bangsa, tanpa memandang status kepegawaannya.
Diketahui, ribuan guru PPPK di NTT saat ini berada dalam situasi tidak pasti. Dari total sekitar 12 ribu PPPK, sebanyak 9 ribu di antaranya berpotensi terdampak penghentian kontrak, meski sebagian besar baru mulai bertugas sejak pertengahan 2025 dengan masa kerja lima tahun.
