RISKS.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dipastikan tidak akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi. Aida S. Budiman memperkirakan dampaknya pada inflasi April 2026 hanya sekitar 0,04 persen.
Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (22 April 2026), dia menjelaskan bahwa kontribusi BBM nonsubsidi terhadap inflasi relatif kecil jika dilihat dari bobotnya.
“BBM nonsubsidi, apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persen. Sehingga, bila kita hitung secara keseluruhan pada tahun 2026 maupun 2027, proyeksi inflasi yang kami lihat tetap berada dalam kisaran inflasi 2,5 plus minus 1 persen,” ujarnya.
Dia menegaskan, proyeksi inflasi tetap terjaga dalam rentang target 1,5–3,5 persen, baik pada 2026 maupun 2027.
Terkait dampak kenaikan harga minyak global terhadap pertumbuhan ekonomi, dia menyebut bahwa proyeksi produk domestik bruto (PDB) global menjadi faktor utama yang perlu dicermati. BI sendiri menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,1 persen menjadi 3,0 persen.
Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif solid. Dia menyebut baseline pertumbuhan PDB nasional tetap berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Dalam upaya mitigasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi, dia memastikan bahwa bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Sementara itu, Ricky P. Gozali menambahkan bahwa kenaikan harga BBM tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa, terutama melalui jalur perdagangan global dan harga komoditas.
Menurut dia, BI melalui 46 kantor perwakilan di dalam negeri siap merespons potensi tekanan inflasi, baik yang bersumber dari kenaikan harga energi maupun risiko inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau panjang.
Dia menjelaskan, upaya menjaga inflasi dilakukan tidak hanya melalui sinergi dengan pemerintah, tetapi juga dengan mendukung distribusi pangan, meningkatkan kerja sama antar-daerah antara wilayah surplus dan defisit, serta menggelar pasar murah.
“Ini semuanya untuk menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” kata dia.
Selain itu, pengendalian harga juga diperkuat melalui koordinasi antara TPID dan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di daerah agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.
