RISKS.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bergerak cepat memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah preventif ini dilakukan mulai dari tingkat terminal pengisian hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar alokasi kuota semakin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat saat ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan BBM subsidi. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol dan evaluasi menjadi harga mati demi menjaga akuntabilitas penyaluran di lapangan.
“Pengawasan dilakukan mulai dari proses penyimpanan dan distribusi di integrated terminal (IT) hingga penyalurannya di SPBU,” ujar Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6).
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung saat jajaran BPH Migas melakukan inspeksi mendadak ke IT Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Kamis, 11 Juni 2026 lalu.
“Kita bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau delivery order (DO) pengiriman BBM subsidi dan nonsubsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin,” jelas dia.
Menurut Wahyudi, penguatan regulasi serta pengembangan ekosistem digitalisasi terus digenjot. Salah satunya untuk mengakomodasi implementasi skema QR code dalam setiap pembelian BBM subsidi agar sesuai dengan koridor ketentuan pemerintah.
Dia berharap kolaborasi intensif ini membuat kontrol di SPBU berjalan optimal. Dengan begitu, penyaluran BBM subsidi bisa lebih terukur dan benar-benar menunjang mata pencaharian masyarakat yang membutuhkan.
BPH Migas juga memastikan pasokan energi di gerbang Pulau Sumatera tersebut aman. “Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai pengawasan lini hilir ini membutuhkan kerja sama multisektor. Apalagi, ada sejumlah faktor eksternal seperti fluktuasi kurs dolar AS terhadap rupiah hingga tensi geopolitik global yang dinilai bisa memengaruhi pola konsumsi energi masyarakat domestik.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menyambut baik hal tersebut. Dia menegaskan bahwa internal Pertamina terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi demi mendukung akurasi penyaluran di lapangan.
Pada hari yang sama, tim BPH Migas juga langsung meluncur untuk melakukan pemantauan di salah satu SPBU di wilayah Lampung Selatan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas adanya aduan dari masyarakat.
Tim di lapangan langsung melakukan evaluasi mendalam, mulai dari penarikan data transaksi penjualan digital hingga memeriksa rekaman CCTV. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada pelanggaran tata kelola penyaluran BBM subsidi di SPBU tersebut.
Wahyudi mengimbau masyarakat untuk tetap bijak, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), dan ikut serta mengawasi penyaluran BBM di sekitar mereka. Jika menemukan kejanggalan atau praktik penyimpangan, warga diminta tidak ragu melapor.
“BPH Migas memiliki helpdesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat,” tegas dia.
Dalam kunjungan kerja tersebut, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumbagsel Pertamina Patra Niaga (PPN) Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, dan IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian.
