RISKS.ID – PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pemanfaatan Layanan Penjaminan yang berlangsung di Jakarta. Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Sinergi kedua lembaga difokuskan pada integrasi sistem secara host-to-host antara Jamkrindo dengan aplikasi pengadaan elektronik milik LKPP.
Lewat skema ini, instrumen penjaminan seperti suretyship dapat diakses secara lebih cepat, akuntabel, dan transparan oleh para penyedia barang maupun jasa yang terlibat dalam proyek pemerintah.
Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa kolaborasi ini menyatukan dua fokus utama, yakni penguatan ekosistem pengadaan negara dan peningkatan kapasitas finansial pelaku usaha skala kecil.
“Sinergi kedua mandat ini dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya transparansi dalam mengelola potensi pengadaan pemerintah yang nilainya mencapai Rp1.200 triliun per tahun.
Dukungan penjaminan yang memadai diyakini bakal memperkuat rantai pasok nasional, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui pembedayaan sektor UMKM.
Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang memberikan apresiasi atas langkah konkret kedua belah pihak.
Ke depan, Jamkrindo dan LKPP akan menindaklanjuti kesepakatan ini dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) rinci serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan optimal.
