RISKS.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terdorong memperkuat kepastian hukum, iklim investasi, serta skema fiskal demi menopang pencapaian target lifting migas nasional.
Langkah strategis tersebut menjadi agenda utama dalam Forum Ekonomi (Forek) Hulu Migas yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada 28–29 Oktober 2026.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menegaskan bahwa forum skala besar yang kembali digelar sejak 2018 ini menjadi wadah penting untuk menggalang sinergi lintas pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan kembali ajang ini sangat krusial guna merespons lonjakan kebutuhan energi nasional yang memerlukan peningkatan eksplorasi wilayah kerja migas.
“Melalui Pertamina Hulu Energi, saya berterima kasih karena pada akhirnya wadah kita bersinergi dan berkolaborasi tertuang di dalam agenda besar kita, Forum Ekonomi (Forek) Hulu Migas,” ujar Desti dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Desti menjelaskan bahwa pencapaian target produksi memerlukan strategi komersialisasi yang sangat adaptif.
Penguatan tata kelola industri energi ini juga membutuhkan keterlibatan aktif dari lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP serta kementerian terkait.
Melalui gelaran ini, pemerintah membidik transformasi tata kelola yang berkelanjutan guna memastikan kemudahan investasi dan stabilitas penerimaan negara.
“Tentunya ini tidak lepas dari upaya komersialisasi yang sangat adaptif dan agile, kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang konservatif, tapi kita menggunakan beberapa skenario yang strategis yang bisa mengedepankan optimasi penerimaan negara,” tutur Desti.
