RISKS.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai kondisi ekonomi dunia saat ini tengah mengalami pergeseran besar. Menurut dia, dunia kini sedang bergerak meninggalkan era globalisasi menuju era deglobalisasi, yang ditandai dengan semakin kuatnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi atau state capitalism.
Dalam pidatonya di acara The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta pada Kamis (4/6/2026), JK mengungkapkan bahwa perubahan lanskap ekonomi tersebut terjadi di tengah perlambatan ekonomi global. Kondisi ini dipicu oleh rentetan konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan yang membara di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.
“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” ujar JK.
Menurut dia, perubahan cara dunia dalam mengelola ekonomi merupakan siklus yang lumrah terjadi setiap beberapa dekade. Perubahan ini menjadi respons atas dinamika global yang terus berkembang.
Dia menuturkan, jika sebelumnya dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara terbuka, kini kondisinya berbalik. Banyak negara justru memperkuat kebijakan proteksionisme dan memperbesar intervensi pemerintah dalam perekonomian domestik.
“Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” jelasnya.
JK membeberkan bahwa tren deglobalisasi ini terlihat nyata dari masifnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan pengelolaan industri strategis. Dia menyebut Amerika Serikat, negara yang selama ini dikenal sebagai kiblat pasar bebas, kini justru menerapkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk demi melindungi industri dalam negerinya sendiri.
Fenomena serupa juga terjadi di dalam negeri. Di Indonesia, lanjut dia, peran negara kian dominan dalam pengelolaan komoditas strategis. Langkah tersebut tercermin dari penerapan kebijakan pengaturan ekspor satu pintu untuk komoditas andalan seperti batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), hingga ferroalloy.
Di tengah pergeseran ekonomi global yang penuh tantangan ini, JK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk menyediakan regulasi yang adil, membangun infrastruktur, dan melakukan pengawasan. Sementara itu, dunia usaha atau sektor swasta berperan krusial dalam menciptakan investasi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak dapat dipisahkan dari daya beli masyarakat. Dia menyebut, ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, tingkat konsumsi otomatis akan meningkat, dan pada akhirnya roda aktivitas ekonomi akan berputar lebih cepat.
Dia menambahkan, penguatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi salah satu bantalan dan langkah paling strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini.
