RISKS.ID – Pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat pengembangan proyek raksasa Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) yang membentang dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menariknya, proyek strategis nasional ini dipastikan tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis (4/6/2026), Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tengah aktif mencari berbagai skema pembiayaan alternatif. Langkah ini diambil guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut tanpa membebani kas negara.
“Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” ujar Menhub Dudy.
Melalui inovasi pembiayaan ini, Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang lebar bagi keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN. Dia menambahkan, keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu tumpuan harapan pemerintah dalam menyokong pembiayaan megaproyek ini.
“Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector),” dia menambahkan.
Proyek jalur kereta Trans Sumatra ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama dalam mendukung angkutan logistik yang lebih efisien demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa,” kata dia.
Untuk merealisasikan jaringan kereta sepanjang kurang lebih 1.700 kilometer (km) tersebut, pemerintah telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas mengkaji secara mendalam pengembangan jalur yang menghubungkan ujung utara hingga ujung selatan Pulau Sumatra.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin membenarkan pembentukan tim kajian tersebut. Bobby mengaku pihaknya segera melakukan pengkajian bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, serta Kementerian Perhubungan.
“Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan,” tutur Bobby usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Bobby menjelaskan bahwa pengembangan ini sangat krusial karena saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh. Adapun kebutuhan total pendanaan untuk menyambungkan jalur dari ujung ke ujung ditaksir mencapai sekitar 20 hingga 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau setara dengan Rp 350 triliun.
Sebagai langkah awal, KAI telah menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama dalam tahap pertama proyek Trans Sumatra tersebut.
