RISKS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengamankan alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Peningkatan pagu ini disetujui guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.
Keputusan penetapan anggaran disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026). Anggaran tersebut mengalami lonjakan sebesar Rp16,12 triliun dari pagu indikatif awal yang sebelumnya dipatok Rp98,47 triliun. Tambahan dana terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa suntikan dana ini memperkuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Pembangunan fisik diarahkan agar memberi dampak langsung terhadap efisiensi logistik dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Dody.
Porsi anggaran terbesar disalurkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yakni Rp37,30 triliun. Dana ini dialokasikan untuk penambahan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan flyover, hingga penyelesaian jaringan jalan tol.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mengantongi Rp32,57 triliun. Alokasi ini difokuskan untuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, kampus perguruan tinggi, serta sarana kesehatan dan peribadatan.
Pengelolaan sumber daya air juga menjadi fokus utama lewat alokasi Rp30,66 triliun bagi Ditjen Sumber Daya Air. Dana digunakan untuk merampungkan bendungan, jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta pengamanan kawasan pantai.
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya menerima Rp12,15 triliun untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi. Sisa anggaran sebesar Rp1,91 triliun dialokasikan bagi dukungan manajemen teknis.
Selain proyek berskala besar, program berbasis masyarakat tidak luput dari perhatian. Anggaran Rp7,06 triliun dikucurkan khusus untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) di 17.412 lokasi. Program ini mencakup pembangunan 128 jembatan gantung, irigasi kecil P3-TGAI, hingga sanitasi permukiman.
Pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap rupiah belanja negara memberikan nilai tambah riil bagi perekonomian warga. “Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” pungkas Dody.
