RISKS.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan energi nasional dengan menggerakkan pengembangan industri bioetanol berbasis tiga komoditas utama, yaitu tebu, ubi kayu atau singkong, serta jagung.
Pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan pertanian hingga mencapai 2 juta hektare sebagai fondasi utama penyediaan bahan baku industri pengolahan bahan bakar alternatif tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan industri bioetanol sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan.
Karena itu, penyiapan kawasan produksi berskala besar yang terintegrasi langsung dengan unit pengolahan menjadi prioritas utama sebelum pembangunan fasilitas pabrik dilakukan secara masif di berbagai daerah.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” tegas Mentan Amran usai memimpin rapat koordinasi khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta.
Guna menarik minat investor, pemerintah menerapkan skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan sektor BUMN dan swasta.
Dalam struktur permodalan industri, porsi investasi diproyeksikan sebesar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari pihak swasta.
Pemerintah berkomitmen penuh menyediakan kemudahan akses dan legalitas lahan bagi para pelaku usaha.
Selain fokus pada kemandirian energi, program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Amran menekankan agar skema kemitraan wajib melibatkan warga sekitar dengan porsi minimal 30 persen agar tidak terjadi praktik monopoli usaha di daerah.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” kata Amran.
Pengembangan ekosistem bioetanol ini diproyeksikan mampu membuka hingga 8 juta lapangan kerja permanen baru di sektor hilirisasi pertanian.
Langkah ini sekaligus ditargetkan untuk mendukung pencapaian bauran energi nasional secara bertahap, mulai dari E5, E10, E20 pada tahun 2029, hingga menargetkan tingkat E40 pada periode 2030–2031 mendatang.
