RISKS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap praktik pungutan ilegal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN mengancam akan memutus hubungan kerja sama dengan pihak yayasan yang terbukti hanya meminta setoran dari mitra tanpa memberikan kontribusi nyata dalam operasional program.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi pemotongan dana oleh yayasan di sejumlah wilayah sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi.
Praktik tersebut dinilai berdampak langsung pada penurunan mutu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegas Sudaryono.
Ia menambahkan, pemotongan anggaran oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab merugikan mitra pengelola dapur serta mengurangi porsi nilai gizi masyarakat.
“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelasnya.
Guna menertibkan ekosistem kerja, BGN tengah memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama mitra dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil untuk menghapus potongan yang tidak diperlukan sekaligus menyelesaikan konflik internal antara mitra pemodal dan yayasan.
Selain merombak PKS, BGN merestrukturisasi skema insentif dari semula Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi.
BGN juga memperjelas regulasi jam kerja kepala dapur serta membuka saluran pengaduan resmi bagi masyarakat.
“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus perbaiki, insya Allah,” pungkas Sudaryono.
