RISKS.ID – Pemerintah memikul tugas berat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak 2026 yang masih menyisakan selisih Rp514 triliun menjelang tutup tahun.
Realisasi setoran pajak hingga akhir Oktober tercatat baru menyentuh Rp1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa sisa waktu dua bulan terakhir menjadi periode krusial bagi otoritas fiskal.
Pemerintah mematok proyeksi setoran pajak menembus Rp2.310,8 triliun hingga Desember mendatang, atau mencapai kisaran 98 persen dari pagu APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil saat memaparkan kinerja APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Besarnya selisih target tersebut menuntut sinergi berbagai pihak agar pembiayaan program pembangunan tetap berjalan lancar.
Suahasil menegaskan bahwa seluruh dana yang dihimpun dari wajib pajak akan kembali disalurkan untuk membiayai kebutuhan belanja negara serta kesejahteraan publik.
Merespons tantangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung menyiapkan langkah akselerasi pada sisa tahun berjalan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pihaknya bakal menggenjot pengawasan pada sejumlah sektor penopang utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, jasa perusahaan, serta ekonomi digital.
Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak akan diperketat demi menjamin keadilan berusaha antara pelaku bisnis konvensional dan pelaku digital.
Selain itu, DJP akan memaksimalkan integrasi data lintas lembaga melalui sistem Coretax untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak.
“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun nonperbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” ujar Bimo.
