RISKS.ID – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai pemberantasan mafia minyak dan gas (migas) harus menjadi fokus utama pemerintah. Upaya ini dinilai mendesak demi mewujudkan swasembada energi yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menilai, salah satu elemen penting dalam pemberantasan mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut dukungan politik wakil rakyat menjadi kunci dalam menuntaskan praktik mafia yang sudah lama membayangi sektor energi nasional.
“Oleh karena itu, dukungan politik DPR sangat dibutuhkan dalam memberantas mafia migas,” ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (21/11).
Sofyano menegaskan, jika muncul kecurigaan adanya praktik mafia migas, DPR harus berani bersikap tegas. Komisi yang membidangi sektor energi seperti Komisi VI dan Komisi VII diminta aktif bersuara dan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah hukum.
“Ketika kasus belum dibuka, dukungan harus terus disuarakan agar praktik mafia bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH),” tambahnya.
Menurut dia, dukungan DPR juga tidak boleh berhenti setelah kasus terungkap. DPR semestinya terus mendesak agar para pelaku mendapat hukuman maksimal dan kasus tidak dibiarkan menghilang tanpa kejelasan.
“Melalui dukungan politik tersebut, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif,” lanjut Sofyano.
Isu Terangkat dalam RDP dengan Pertamina
Isu mafia migas kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina pada Rabu (19/11). Salah satu indikasi adanya mafia migas disebut-sebut terkait pengondisian agar impor tetap berjalan dan bergantung pada pihak tertentu.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam meminta Pertamina agar berani bersikap. Ia bahkan menegaskan bahwa DPR siap menjadi garda dukungan bagi BUMN energi tersebut.
“Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak,” kata Mufti.
Puskepi menegaskan, komitmen politik antara DPR dan pemerintah menjadi penentu keberhasilan pemberantasan mafia migas. Hal itu diyakini dapat mendukung cita-cita mewujudkan swasembada energi di Indonesia.
