RISKS.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan disparitas harga beras antarwilayah di Indonesia.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan kebijakan beras satu harga diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat diberlakukan sama. Pemerintah akan mendukung kebijakan tersebut melalui pembiayaan distribusi.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin.
Menurut Zulhas, penerapan kebijakan beras satu harga membutuhkan penguatan peran Perum Bulog, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pemberian margin penugasan kepada Bulog agar memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras.
Zulhas mengatakan, perhitungan margin penugasan itu telah dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari upaya penguatan peran Bulog.
Selain itu, pemerintah turut membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal, mulai Februari mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menyampaikan gambaran harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga. Menurut dia, harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp13.500 per kilogram.
“Namun, untuk beras Bulog melalui program SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000,” ujar Zulhas.
Dia menegaskan, pembahasan kebijakan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan dan memerlukan dukungan berbagai instrumen, mulai dari distribusi, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur.
Pemerintah berharap melalui penguatan peran Bulog serta kesiapan pasokan beras nasional, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.
