RISKS.ID — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional pada awal 2026 berada dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Kondisi tersebut didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat mencapai 3,36 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129.000 ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi, Senin (12/01/2026).
Pemerintah menegaskan capaian swasembada beras pada 2025 seiring kuatnya produksi dan cadangan nasional. Capaian ini menjadi dasar dalam menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi beras di tingkat konsumen.
Selain memastikan kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar. Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353.500 ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses distribusi.
Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional berada dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.
“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen tetap bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” ujar dia.
Bapanas juga mencatat sebagian besar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah memiliki dan mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga maupun kondisi darurat di daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian swasembada beras di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (07/01/2026). Capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional yang didukung oleh produksi petani dalam negeri.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 31,19 juta ton per tahun.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026.
Sementara itu, berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari 2026, harga beras secara nasional tercatat mengalami penurunan. Harga beras premium berada di level Rp 15.384 per kilogram atau turun Rp 152 dibandingkan hari sebelumnya.
Harga beras medium tercatat Rp 13.609 per kilogram, turun Rp 145. Beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) berada di angka Rp 12.408 per kilogram, turun tipis Rp 69. Adapun beras khusus lokal tercatat Rp 15.569 per kilogram atau turun Rp 219 dibandingkan sebelumnya.
