RISKS.ID – Langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di tanah air terus digenjot. Komisi IV DPR RI secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 17,73 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Suntikan dana jumbo ini diproyeksikan untuk mempertebal bantuan pangan masyarakat, stabilisasi harga komoditas pokok, serta memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman.
Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Rapat tersebut dipantau secara daring dari Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
“Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman atas pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran tahun 2027,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, saat membacakan kesimpulan rapat.
Titiek menambahkan, seluruh berkas usulan ini akan segera digeser ke tingkat yang lebih tinggi. “Selanjutnya, akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas dia.
Anggaran Mini, Tugas Makro
Sebelumnya, dalam dokumen Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu indikatif awal untuk Bapanas pada 2027 tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar Rp 110.332.023.000 (Rp 110,34 miliar).
Dari angka tersebut, alokasi untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas hanya dijatah Rp 7,65 miliar. Sementara sisanya, sebesar Rp 102,69 miilar, tersedot untuk program dukungan manajemen.
Andi Amran Sulaiman mengakui bahwa angka sekecil itu tidak akan mampu mengover tugas besar lembaga yang dipimpinnya.
“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan target pembangunan pangan yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional,” ungkap dia.
Oleh karena itu, demi mengamankan hajat hidup orang banyak, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 17,73 triliun. Dengan begitu, total kebutuhan anggaran Bapanas untuk tahun 2027 membengkak menjadi Rp 17,84 triliun.
Rincian Alokasi Dana Rp 17,73 Triliun
Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan tersebut yang dibagi ke dalam dua pos besar, antara lain:
-
Rp 4.130.604.113.000 (Rp 4,13 Triliun): Dialokasikan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), Prioritas Nasional (PN), serta pelaksanaan tugas dan fungsi internal Bapanas.
-
Rp 13.601.328.527.000 (Rp 13,6 Triliun): Pos terbesar ini dikunci khusus untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), seperti bantuan pangan beras dan program pengentasan stunting. Angka ini merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan yang digelar pada 5 Juni 2026 lalu.
Langsung Menyentuh Masyarakat
Dukungan penuh dari parlemen ini bukan tanpa alasan. Mayoritas anggaran yang diusulkan dipastikan langsung mengalir ke meja makan masyarakat miskin serta kelompok rentan.
Andi Amran membeberkan, jika anggaran ini disetujui penuh oleh Banggar DPR, pemerintah siap menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 735 ribu ton. Bantuan ini akan menyasar sekitar 18,37 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di kelompok masyarakat desil satu hingga desil tiga.
Tidak hanya beras, Bapanas juga memasang target agresif untuk menekan angka tengkes. Bantuan pangan pengentasan stunting berupa daging ayam sebanyak 5,78 ribu ton dan telur ayam sebanyak 8,67 ribu ton siap didistribusikan kepada 1,45 juta keluarga berisiko stunting. Data ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gempur Inflasi lewat Operasi Pasar
Menyadari fluktuasi harga pangan yang kerap mencekik konsumen dan merugikan petani, dana tersebut juga akan dikonversi menjadi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rinciannya, SPHP beras disiapkan sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, dan SPHP kedelai 50 ribu ton.
Tak berhenti di situ, Bapanas berencana memperluas jangkauan pasar murah. Gerakan Pangan Murah (GPM) bakal digelar sebanyak 1.560 kali di seluruh pelosok Indonesia. Infrastruktur pangan di daerah juga diperkuat dengan pengembangan kios pangan di 38 provinsi, pembinaan 50 lumbung pangan masyarakat, serta pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) di 1.320 kelompok masyarakat.
Amran berharap, dengan adanya lampu hijau dari Komisi IV DPR RI, seluruh program strategis ini bisa dieksekusi secara optimal demi tegaknya kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)
