RISKS.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait dugaan penyelewengan anggaran pertanian hampir Rp500 juta. Pegawai berinisial C tersebut kini masuk daftar pencarian orang (DPO) aparat penegak hukum.
Amran mengatakan keputusan pemecatan resmi ditandatangani pada 7 Mei 2026 sebagai bagian dari langkah bersih-bersih internal kementerian dalam menindak dugaan penyalahgunaan anggaran negara.
“Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO,” ujar Amran di Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Menurut dia, penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terlebih saat pemerintah tengah fokus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis sektor pertanian.
Amran menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi maupun permainan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Langkah itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan internal pemerintahan.
Dia menyebut pengumuman kasus tersebut sengaja disampaikan ke publik agar masyarakat dan seluruh pihak yang berkaitan dengan sektor pertanian lebih waspada terhadap praktik penyimpangan anggaran.
“Baru kami keluarkan pemecatannya. Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana,” katanya.
Menurut Amran, sektor pertanian memiliki anggaran besar sehingga berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Kementerian Pertanian juga berharap aparat penegak hukum segera menangkap ASN berinisial C tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal maupun luar kementerian.
Amran menegaskan pihaknya ingin membersihkan seluruh praktik permainan anggaran di sektor pertanian karena dana yang dikelola berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dia mengakui keputusan memecat pegawai internal bukan perkara mudah. Namun, langkah tersebut dinilai perlu demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.
“Kita benar saja masih difitnah apalagi kalau kita tidak benar. Aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang, tapi kita lakukan,” tegasnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai posisi ASN tersebut, Amran hanya memastikan yang bersangkutan merupakan staf internal Kementerian Pertanian tanpa menjelaskan detail unit kerja maupun lokasi penugasannya.
Dia juga belum membuka secara rinci proyek yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran itu karena proses pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung dan dikhawatirkan menghambat proses penangkapan.
“Mudah-mudahan ditangkap dan menunjuk lagi siapa temannya di pertanian dan di luar. Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Ini uang rakyat kita pertanggungjawabkan,” ujar Amran.
